Dewasa ini, gejolak sistem
pemerintahan di Indonesia semakin menjadi kontroversial. Setiap harinya ada
saja berita yang menyangkut hukum, politik dan sistem pemerintahan Indonesia.
Banyak kinerja dari aparatur penegak hukum, pejabat negara, para pemangku
politik hingga instansi pemerintahan daerah sekalipun yang melakukan tugasnya
tidak optimal. Cara-cara yang tidak baik sering kali dihalalkan untuk segala
kegiatan demi memenuhi tugasnya. Kejujuran tidak lagi menjadi titik tolak utama
dalam bertindak bagi kebanyakan pemimpin saat ini.
Saat merekrut banyak orang
ketika kampanye banyak janji yang diumbar kepada masyarakat, mulut manis mereka
membius masyarakat untuk dapat memilihnya menjadi pemimpin. Begitu banyak cara
dan biaya yang dikeluarkan demi mengambil hati rakyat. Namun setelah duduk
dikursi pemerintahan, menopang jabatan yang diinginkan, akhirnya janji
terabaikan. Dan yang menjadi prioritas utama sang pemimpin ialah mengumpulkan
kembali harta benda yang dihabiskannya saat proses merekrut berlangsung.
Akibatnya tugas yang diemban sebagai pemimpin pun tidak dilaksanakan dengan
maksimal dan pada akhirnya bisa dikatakan terabaikan. Janji hanya tinggal
sebagai hiasan kata dimasa lalu dan menjadi kebohongan di masa kini. Masyarakat
telah dibohongi dan dibodoh-bodohi dengan janji manis para pemimpin.
Mungkin saja saat status
mereka masih sebagai ‘calon pemimpin’ memang ada niat ingin menyejahterakan dan
mengayomi masyarakat sepenuhnya, tapi ketika sudah terpilih menjadi pemimpin, niat
yang tadinya ada kemudian mulai luntur karena mengingat telah banyak harta yang
dihabiskan. Akibatnya proyek-proyek pemerintahan seperti pembangunan fasilitas
umum, kegiatan perekonomian yang direncanakan dan sebagainya, banyak yang
terbengkalai akibat kurang maksimalnya usaha yang dilakukan. Disamping itu,
karena sudah minimnya kejujuran para pemimpin dalam mengemban tugasnya sehingga
sesuatu yang seharusnya menjadi hak masyarakat serta untuk kepentingan umum
dirampas oleh tangan-tangan dingin pemimpin dan pejabat pemerintahan dengan
tanpa rasa bersalah.
Kesadaran pemimpin akan
tingginya nilai kejujuran dalam memangku tanggung jawab besarnya mengayomi masyarakat dan memakmurkan
kehidupan masyarakat memang sudah kurang. Sehingga para pemimpin tidak lagi
segan melakukan korupsi mulai dari skala kecil hingga skala yang besar yang
membuat kemiskinan semakin meluas sekalipun di kalangan masyarakat bawah.
Nampaknya, pada masa kini orang tidak lagi memikirkan sesama tetapi
mementingkan kepentingan pribadi, siapa yang kaya maka ia akan semakin kaya
sementara si miskin akan bertambah miskin karena ulah liciknya si kaya.
Bukti banyaknya pemimpin
yang gagal di Indonesia dapat dilihat dari tidak sedikitnya kasus-kasus korupsi
yang terungkap atas penyelidikan aparat penegak hukum dan KPK yang dilakukan
oleh pemimpin atau pejabat negara dari waktu ke waktu. Ada saja proyek-proyek
besar yang dijadikan sebagai objek untuk bisa merampas uang negara yang
seharusnya merupakan hak rakyat. Masalah yang hangat dibahasa belakangan ini
yaitu tentang proyek Hambalang. Mereka seakan lupa diri saat melakukan korupsi
karena telah tergiur oleh uang banyak yang membayangi pikiran mereka. Betapa
mirisnya sistem pemerintahan Indonesia pada saat ini dan bagaimana pula
kedepannya jika masih ada bibit koruptor dalam diri generasi penerus bangsa.
Menurut saya, korupsi merupakan salah satu perusak yang paling utama terhadap
sistem pemerintahan dan hukum di Indonesia.
Oleh karena itu, perlu dilakukan
pembenahan yang lebih serius terhadap rusaknya sistem pemerintahan Indonesia.
Semua harus diawali dengan jiwa kepemimpinan, kejujuran dan kesadaran pemimpin
itu sendiri akan tanggung jawab besarnya terhadap masyarakat, bangsa dan
negaranya. Jangan hanya mementingkan kepentingan pribadi tapi hendaknya peduli
akan kepentingan umum demi tercapainya cita-cita bangsa sesuai dengan isi
pembukaan UUD 1945. Kemudian seorang pemimpin atau pejabat hendaknya jangan
hanya pintar berpidato dengan gagahnya didepan podium saja, dengan menyampaikan
segelintir program-program yang akan dicanangkan, tetapi mencoba untuk terjun
langsung kelapangan serta menjalankan program-program tersebut dengan maksimal
dan penuh keikhlasan demi kepentingan bersama itu lebih baik.
Kemudian, untuk menunjang hal itu juga perlu
ditingkatkan lagi penegakan hukum di Indonesia. Hukum harus ditegakkan dengan
adil dan sesuai ketentuan pasal-pasal yang berlaku. Jangan seperti yang
belakangan ini sering terjadi, dimana orang-orang masyarakat biasa yang
melanggar hukum dengan kesalahan yang tidak seberat kasus korupsi segera di
adili dengan hukum yang tidak setimpal, sedangkan pejabat-pejabat tinggi negara
yang merugikan masyarakat banyak dan negara cuma dihukum beberapa tahun penjara
itupun dengan fasilitas mewah bahkan bisa jalan-jalan keluar negri. Apakah
seperti itu cara penegakan hukum di Indonesia? Sungguh sesuatu yang ironis bagi
perkembangan sistem pemerintahan dan hukum Indonesia. Maka, untuk mengatasi semua
itu perlu adanya kesadaran bersama, terutama kesadaran pemimpin akan tanggung
jawabnya dan hukum dijalankan dengan adil agar tidak terjadi ketimpangan dalam
sistem pemerintahan di Indonesia. Kesadaran public akan semua hal ini juga
diperlukan untuk mengerti politik dan hukum karna kita merupakan negara
demokrasi.
NAMA : NOFRIYANI
NO. BP : 1110713001
TUGAS PENGANTAR JURNALISTIK
