INDONESIA KRISIS JIWA KEPEMIMPINAN

Dewasa ini, gejolak sistem pemerintahan di Indonesia semakin menjadi kontroversial. Setiap harinya ada saja berita yang menyangkut hukum, politik dan sistem pemerintahan Indonesia. Banyak kinerja dari aparatur penegak hukum, pejabat negara, para pemangku politik hingga instansi pemerintahan daerah sekalipun yang melakukan tugasnya tidak optimal. Cara-cara yang tidak baik sering kali dihalalkan untuk segala kegiatan demi memenuhi tugasnya. Kejujuran tidak lagi menjadi titik tolak utama dalam bertindak bagi kebanyakan pemimpin saat ini.

Saat merekrut banyak orang ketika kampanye banyak janji yang diumbar kepada masyarakat, mulut manis mereka membius masyarakat untuk dapat memilihnya menjadi pemimpin. Begitu banyak cara dan biaya yang dikeluarkan demi mengambil hati rakyat. Namun setelah duduk dikursi pemerintahan, menopang jabatan yang diinginkan, akhirnya janji terabaikan. Dan yang menjadi prioritas utama sang pemimpin ialah mengumpulkan kembali harta benda yang dihabiskannya saat proses merekrut berlangsung. Akibatnya tugas yang diemban sebagai pemimpin pun tidak dilaksanakan dengan maksimal dan pada akhirnya bisa dikatakan terabaikan. Janji hanya tinggal sebagai hiasan kata dimasa lalu dan menjadi kebohongan di masa kini. Masyarakat telah dibohongi dan dibodoh-bodohi dengan janji manis para pemimpin.

Mungkin saja saat status mereka masih sebagai ‘calon pemimpin’ memang ada niat ingin menyejahterakan dan mengayomi masyarakat sepenuhnya, tapi ketika sudah terpilih menjadi pemimpin, niat yang tadinya ada kemudian mulai luntur karena mengingat telah banyak harta yang dihabiskan. Akibatnya proyek-proyek pemerintahan seperti pembangunan fasilitas umum, kegiatan perekonomian yang direncanakan dan sebagainya, banyak yang terbengkalai akibat kurang maksimalnya usaha yang dilakukan. Disamping itu, karena sudah minimnya kejujuran para pemimpin dalam mengemban tugasnya sehingga sesuatu yang seharusnya menjadi hak masyarakat serta untuk kepentingan umum dirampas oleh tangan-tangan dingin pemimpin dan pejabat pemerintahan dengan tanpa rasa bersalah.

Kesadaran pemimpin akan tingginya nilai kejujuran dalam memangku tanggung jawab besarnya  mengayomi masyarakat dan memakmurkan kehidupan masyarakat memang sudah kurang. Sehingga para pemimpin tidak lagi segan melakukan korupsi mulai dari skala kecil hingga skala yang besar yang membuat kemiskinan semakin meluas sekalipun di kalangan masyarakat bawah. Nampaknya, pada masa kini orang tidak lagi memikirkan sesama tetapi mementingkan kepentingan pribadi, siapa yang kaya maka ia akan semakin kaya sementara si miskin akan bertambah miskin karena ulah liciknya si kaya.

Bukti banyaknya pemimpin yang gagal di Indonesia dapat dilihat dari tidak sedikitnya kasus-kasus korupsi yang terungkap atas penyelidikan aparat penegak hukum dan KPK yang dilakukan oleh pemimpin atau pejabat negara dari waktu ke waktu. Ada saja proyek-proyek besar yang dijadikan sebagai objek untuk bisa merampas uang negara yang seharusnya merupakan hak rakyat. Masalah yang hangat dibahasa belakangan ini yaitu tentang proyek Hambalang. Mereka seakan lupa diri saat melakukan korupsi karena telah tergiur oleh uang banyak yang membayangi pikiran mereka. Betapa mirisnya sistem pemerintahan Indonesia pada saat ini dan bagaimana pula kedepannya jika masih ada bibit koruptor dalam diri generasi penerus bangsa. Menurut saya, korupsi merupakan salah satu perusak yang paling utama terhadap sistem pemerintahan dan hukum di Indonesia.

Oleh karena itu, perlu dilakukan pembenahan yang lebih serius terhadap rusaknya sistem pemerintahan Indonesia. Semua harus diawali dengan jiwa kepemimpinan, kejujuran dan kesadaran pemimpin itu sendiri akan tanggung jawab besarnya terhadap masyarakat, bangsa dan negaranya. Jangan hanya mementingkan kepentingan pribadi tapi hendaknya peduli akan kepentingan umum demi tercapainya cita-cita bangsa sesuai dengan isi pembukaan UUD 1945. Kemudian seorang pemimpin atau pejabat hendaknya jangan hanya pintar berpidato dengan gagahnya didepan podium saja, dengan menyampaikan segelintir program-program yang akan dicanangkan, tetapi mencoba untuk terjun langsung kelapangan serta menjalankan program-program tersebut dengan maksimal dan penuh keikhlasan demi kepentingan bersama itu lebih baik.

Kemudian, untuk menunjang hal itu juga perlu ditingkatkan lagi penegakan hukum di Indonesia. Hukum harus ditegakkan dengan adil dan sesuai ketentuan pasal-pasal yang berlaku. Jangan seperti yang belakangan ini sering terjadi, dimana orang-orang masyarakat biasa yang melanggar hukum dengan kesalahan yang tidak seberat kasus korupsi segera di adili dengan hukum yang tidak setimpal, sedangkan pejabat-pejabat tinggi negara yang merugikan masyarakat banyak dan negara cuma dihukum beberapa tahun penjara itupun dengan fasilitas mewah bahkan bisa jalan-jalan keluar negri. Apakah seperti itu cara penegakan hukum di Indonesia? Sungguh sesuatu yang ironis bagi perkembangan sistem pemerintahan dan hukum Indonesia. Maka, untuk mengatasi semua itu perlu adanya kesadaran bersama, terutama kesadaran pemimpin akan tanggung jawabnya dan hukum dijalankan dengan adil agar tidak terjadi ketimpangan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Kesadaran public akan semua hal ini juga diperlukan untuk mengerti politik dan hukum karna kita merupakan negara demokrasi.

NAMA      : NOFRIYANI

NO. BP     : 1110713001

TUGAS PENGANTAR JURNALISTIK